Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya memperkuat skema penyaluran dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini dianggap strategis untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, dengan menyebut penjaminan KUR sebagai kunci keberhasilan pemberdayaan sektor ini.
Capaian dan Kinerja KUR 2025
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Senin (17/11), Menteri Maman melaporkan bahwa hingga 15 November 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp238,7 triliun, yang berarti 83,2% dari target total plafon 2025 sebesar Rp286,61 triliun. Pembiayaan ini disalurkan kepada lebih dari 4 juta debitur.
Capaian penting lainnya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
-
Debitur Graduasi: Mencapai 1,32 juta (112% dari target).
-
Debitur Baru: Mencapai 2,25 juta (96,38% dari target).
-
Porsi Sektor Produktif: Mencapai 60,7%, yang merupakan angka tertinggi sejak program KUR dimulai.
-
Rata-rata NPL (Kredit Bermasalah): Berada pada level 2,3%, jauh di bawah batas 5% yang menunjukkan kinerja penyaluran yang baik oleh perbankan.
Skema Baru KUR 2026 untuk Mempermudah Akses
Kementerian UMKM bersama Komite Kebijakan KUR sedang menyiapkan skema baru yang akan berlaku mulai awal 2026 untuk mempermudah UMKM mendapatkan pinjaman.
Perubahan utama dalam skema 2026:
-
Penghapusan Batas Pengajuan: Pembatasan pengajuan KUR yang sebelumnya dua kali untuk sektor perdagangan dan empat kali untuk sektor produksi akan dihapus. UMKM bisa mengajukan KUR berkali-kali hingga usahanya stabil dan siap.
-
Suku Bunga Tunggal: Ditetapkan suku bunga 6% yang berlaku untuk semua jenis KUR, termasuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro, menggantikan variasi suku bunga saat ini (6–9%).
-
Jaminan Tambahan: Menteri Maman memastikan bahwa pengajuan KUR hingga Rp100 juta tetap tidak memerlukan agunan tambahan.
Pengawasan dan Dukungan Penjaminan
Kementerian berkomitmen untuk memperkuat pengawasan penyaluran dan penjaminan KUR agar lebih transparan dan tepat sasaran pada sektor prioritas (produksi, padat karya, ekonomi kreatif, dan pariwisata). Selain itu, Menteri Maman juga meminta kepala daerah untuk aktif mendorong partisipasi UMKM dalam mengakses KUR.
Untuk meningkatkan penyaluran, Kementerian akan memperluas kemudahan penjaminan melalui kerja sama dengan lembaga penjamin, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Kedua lembaga tersebut telah menyatakan komitmennya untuk memberikan penjaminan optimal demi meningkatkan kepercayaan bank penyalur kepada UMKM.
Rapat kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, bersama Ketua dan Wakil Ketua Komisi VII DPR lainnya.
